Walau Zona Merah, Sunardi Ayub Beri Apresiasi Kinerja Pemkot Mataram -->

Iklan 970x250px

Walau Zona Merah, Sunardi Ayub Beri Apresiasi Kinerja Pemkot Mataram

Rabu, 08 Juli 2020
Foto:  H Sunardi Ayub. (ist/O'im)

Mataram, incinews.net: Kota Mataram dan Lombok Barat masih menjadi Fokus pemrov NTB dalam penanganan Covid-19. Hal itu disebabkan makin meningkatnya korban meninggal dan yang positif Wabah ini. 

Akan tetapi, Kinerja Pemerintah Kota Mataram dalam percepatan penanganan Covid-19 di wilayah ibukota NTB selama ini dinilai sudah cepat dan terukur.

Politisi gaek, mantan pimpinan Baleg DPR RI, H Sunardi Ayub mengatakan, keseriusan Pemkot Mataram dalam menangani Covid-19 sudah ditunjukan sejak Walikota H Ahyar Abduh menerbitkan SK Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL) di awal pandemi lalu.

Program PCBL dan pemeriksaan di pintu masuk Kota Mataram juga masih dilakukan selama dua pekan saat pandemi terjadi beberapa bulan silam.

"Jadi menurut saya, Pemkot Mataram sangat serius. Karena ada SK untuk penanganan Covid-19 ini, dan implementasinya terlaksana," kata Sunardi Ayub, Rabu (8/7/2020) di Mataram.

Belakangan muncul opini bahwa Kota Mataram sebagai daerah dengan angka kasus positif Covid-19 tertinggi di Provinsi NTB, yang cenderung menafikan kinerja Pemkot Mataram.

Menurut Sunardi, hal tersebut tidak fair. Harusnya jumlah angka kasus positif yang terdata itu dilihat dan dianalisa dari banyak sisi dan persepsi. 

Sunardi yang juga Ketua Masyarakat Cinta Masjid Indonesia (MCMI) NTB ini menilai, tingginya angka kasus positif yang terdata di Kota Mataram justru menunjukan konsistensi Pemkot Mataram melalui Gugus Tugas Covid-19 Kota Mataram dalam melakukan upaya contact tracing, uji rapid test, dan swab selama ini.

"Daerah yang angka positifnya terus kecil bahkan nihil, bisa jadi tidak melakukan pemeriksaan. Jadi, justru harus dilihat makin banyak yang terdeteksi makin bagus, dari pada tidak dilaporkan tapi faktanya banyak yang sebenarnya OTG," katanya.

Selain itu, papar Sunardi, sangat tidak pas dan proporsional jika membandingkan angka positif di Kota Mataram dengan Kabupaten atau Kota lain di Provinsi NTB.

Sebab, sebagai ibukota Provinsi tentu Mataram memiliki trafic dan mobilitas manusia yang tinggi, seperti ibukota Provinsi lainnya.

"Nggak bisa lah dibandingkan Mataram dengan Sumbawa misalnya. Mataram ini kan mobilitas tinggi, orang keluar masuk dari banyak daerah. Ada Mall besar, pusat belanja, aktivitas ekonomi padat. Sementara di daerah lain kan mobilitasnya kecil. Jadi ya wajar kalau angka positif di Mataram lebih tinggi dibanding lainnya," katanya.

Sunardi menekankan, jika ingin membandingkan secara fair maka bandingkan Kota Mataram dengan ibukota Provinsi lainnya seperti Surabaya, Semarang, atau Bandung.

Tapi yang terpenting saat ini, papar dia, bukan perdebatan soal tingginya angka. Yang paling penting adalah dibalik tingginya angka itu, Pemkot Mataram sudah berupaya maksimal dalam penanganan medis para pasien corona. Dan faktanya sudah lebih banyak yang sembuh di banding yang masih dirawat.

"Pemprov Harus Perbanyak Koordinasi"

Sunardi mengatakan, untuk mendorong NTB menuju new normal, maka seharusnya Pemprov NTB lebih memperbanyak koordinasi bersama Pemda Kabupaten dan Kota, termasuk Mataram.

Namun konteks koordinasi yang dibangun jangan hanya sekadar evaluasi yang terkesan menghakimi suatu daerah. Sebab, masalah pandemi Covid-19 ini masalah bersama. Bukan hanya masalah Pemprov NTB tapi juga masalah nasional dan bahkan dunia.

"Pemprov harus punya kebijakan yang tegas juga. Bagaimana agar semua daerah di Provinsi ini satu kata dan seragam programnya dalam penanganan Covid-19. Yang saya lihat sampai sekarangkan tiap Kabupaten/Kota punya strategis sendiri, selera sendiri-sendiri. Disinilah Pemprov bisa masuk," katanya.

Ia justru menilai sejak pandemi terjadi Pemprov NTB lebih sibuk mengurusi dampak sosial dan ekonomi pandemi ini, ketimbang mengambil kebijakan menuntaskan agar masalah pandemi, yakni penyebaran virus corona itu sendiri.

"Dampak memang perlu diperhatikan. Tapi JPS misalnya. Ini kan jadi terkesan nggak efektif diurus Pemprov. Idealnya Pemprov support anggarannya saja dan berikan ke daerah yang mengelola. Karena Bupati dan Walikota yang paling tahu penduduknya, angka kemiskinannya. Lagipula dengan begitu kita tetap menghargai esensi otonomi daerah," ujar Sunardi yang juga mantan Ketua DPRD NTB ini.

Sunardi menekakankan, saat ini pemerintah daerah Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota harus mulai membangun sinergitas bersama untuk segera menuntaskan pendemi corona di NTB.

"Harus sinergi baru bisa. Jangan saling menjatuhkan atau menyalahkan. Ini masalah bersama," tukasnya. (red)