Mataram, incinews.net: Pemerintah, DPR dan Penyelenggara Pemilu (Bawaslu, KPU dan DKPP) Sepakat Pilkada Serentak Digelar pada 9 Desember 2020. Keputusan itu sekaligus menjadi kesimpulan rapat kerja Komisi II dengan Mendagri, Bawaslu RI, KPU RI dan DKPP RI. Rabu, (27/5/2020), dan telah dituangkan dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.
Yang ikut serta di Pilkada serentak 2020 di indonesia ada 9 provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota diantaranya Kota Mataram NTB.
Menjelang Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) di Kota Mataram, Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Mataram, Arif Rahman mengingatkan publik Kota Mataram agar jadi pemilih cerdas, tidak mudah diperdaya oleh iming-iming money politik, hasutan politik busuk dan primodialisme sempit yang membahayakan demokrasi.
"Sudah saatnya warga Kota jadi pemilih cerdas lah, mereka tak boleh lagi memilih Calon di Bulan Desember nanti karena tolak ukur uang dan primodialisme sempit lainnya," Ungkap Arif. Rabu (29/7/2020)
Ia menegaskan, Kota Mataram selaku ibu kota Provinsi NTB, Agar Warganya, harus mampu selektif, menyeleksi dan memilih calon pemimpin Kota yang punya gagasan, Visi-Misi dan narasi perubahan, "karena bicara soal Pilkada/Pilwakot bukan hanya prosedural menggantikan rezim kekuasaan tapi juga substantif Tranformasi daerah ke arah progresif, lanjutnya," ungkapnya.
Terlebih Kota Mataram, Kata Arif adalah perwajahan NTB, maka calon pemimpin kedepan harus mutlak seorang strong leader yang punya visi misi inovatif ke arah perubahan bukan calon KW-KW yang jual tampang dan uang.
Arif kembali mengingatkan, Jikalau rakyat Kota memilih karena money politik nantinya, jangan pernah salahkan Wali Kota setelah mendapatkan mandat kekuasaan malah justru melupakan dan mencapakan rakyatnya sendiri. Oleh karenanya, ia juga mendesak nantinya kepada Bawaslu untuk memperketat pengawasan pelanggaran yang dilakukan oleh para calon yang membahayakan demokrasi 5 tahunan Rakyat.
"Saya juga mendukung Bawaslu untuk menindak segera para pelaku pelanggaran Demokrasi di Pilwakot nantinya. Bawaslu jangan melempem lah," ujarnya. (red)
