Ampenan Jadi Kecamatan Dengan Kasus Covid-19 Terbanyak di Mataram -->

Iklan 970x250px

Ampenan Jadi Kecamatan Dengan Kasus Covid-19 Terbanyak di Mataram

Minggu, 12 Juli 2020
Foto: Ilustrasi hasil tes Covid-19 (ist/O'im)


Mataram, incinews.net: Kota Mataram menjadi daerah dengan jumlah kasus Covid-19 tertinggi di NTB. Untuk tingkat kecamatan, Ampenan mencatat rekor kasus tertinggi di Kota Mataram. Jika dilihat dari sebaran per kelurahan, Rembiga menjadi kelurahan dengan jumlah kasus tertinggi di Mataram.

Berdasarkan data yang dilansir gugus tugas Provinsi NTB, hingga 5 Juli 2020, Kecamatan Ampenan mencatatkan sebanyak 148 kasus Covid-19. Kecamatan Mataram berada di posisi kedua dengan 110 kasus, Selaparang 108 kasus, Cakranegara 85 kasus, Sekarbela 77 kasus dan Sandubaya 68 kasus.

Sementara, jika dilihat dari sebaran kasus per kelurahan di Kota Mataram, Kelurahan Rembiga di Kecamatan Selaparang, menjadi daerah yang paling menghawatirkan, dengan 36 kasus. Jumlah ini menempatkan Kelurahan Rembiga sebagai kelurahan dengan jumlah kasus terbanyak di Kota Mataram.

Setelah Rembiga, kelurahan lain yang juga mencatatkan jumlah kasus tertinggi adalah Pejeruk dengan 32 kasus, Cakranegara Barat dengan 31 kasus, Ampenan Tengah dengan 26 kasus, serta Turida dan Mataram Barat yang masing-masing mencatatkan 20 kasus.

Hingga 5 Juli 2020, jumlah kasus Covid-19 yang terkonfirmasi di Kota Mataram telah mencapai 597 kasus. Dari angka tersebut, sebanyak 220 orang masih dalam perawatan alias belum sembuh, 341 orang (57,1 persen) telah sembuh dan sebanyak 36 (6,0 persen) orang meninggal dunia.

Berdasarkan laporan kasus 23 Maret sd 5 Juli 2020, angka Effective Reproduction Number (Rt) Covid-19 di Kota Mataram berada di angka 1,17. Rasio kasus per 100.000 penduduk  mencapai 122,45. 
Laju penambahan kasus dari tanggal 28 Juni hingga 5 Juli 2020 juga tercatat di angka 17,26 per 100.000 penduduk. 

Indikator-indikator membuat ibukota Provinsi NTB ini masih berstatus sebagai zona merah Covid-19.

Peneliti sekaligus Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. dr.Hamsu Kadriyan, M.Kes, Sp.THT menilai, perkembangan kasus Covid-19 di NTB, khususnya Kota Mataram dan Lombok Barat memang cukup menghawatirkan.

Ia mengatakan, untuk mengendalikan penambahan jumlah kasus Covid-19, tidak hanya pemerintah yang harus bertanggung jawab. Masyarakat juga harus bertanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar. Karena penularan virus ini dari orang ke orang melalui droplet.

“Penularan melalui bicara, bersin dan meludah, sehingga risiko menularkan dari satu orang ke orang lain itu cukup tinggi, terutama jika masyarakat tidak menjalani protokol kesehatan itu,” terangnya.

Untuk mengendalikan pandemi ini, tak ada pilihan lain selain harus menjalankan protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah dan WHO yaitu rajin mencuci tangan pakai sabun atau handsanitizer, menggunakan masker, menjaga jarak serta menghindari kerumunan dalam jumlah banyak.

“Masyarakat harus punya kesadaran, harus punya komitmen untuk melaksanakan protokol kesehatan tersebut. Jika tidak menjalankan protokol kesehatan, jumlah kasus yang ada sekarang ini akan terus meningkat,” ujar dr Hamsu.

Tidak hanya kasus Covid-19 yang akan meningkat, juga puncak dari kasus ini juga berpotensi akan semakin lama jika masyarakat tidak disiplin. Jika ini terjadi, dampak yang muncul yaitu masyarakat akan terpuruk dalam jangka waktu yang panjang, perputaran roda ekonomi akan terganggu, juga aktivitas ibadah, sosial dan aktivitas pendidikan juga terganggu. 

Menurutnya, masyarakat harus kembali sadar bahwa Covid ini masih mengancam. Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti di Malaysia dan Singapura, sekarang kasusnya sudah menurun sehingga penyebarannya sudah terkendali. Namun di Indonesia dan juga di NTB kasusnya justru semakin meningkat. 

“Sekarang sudah melebihi angka 74 ribu se-Indonesia, dan prediksinya akan sampai 100 ribu kasus baru dia akan turun. Kalau bisa sih jangan sampai kita mencapai angka prediksi itu ya,” ujarnya.

Sementara di Provinsi NTB berdasarkan hasil modelling yang pernah dibuat beberapa waktu lalu, di akhir Juli ini NTB akan ada dua ribuan kasus Covid. “Maunya sih kita sama-sama berjuang, sama-sama menjalankan protokol Covid agar lebih sedikit jumlah kasusnya, lebih sedikit korban kematian, sehingga aktivitas kita ke depan akan lebih baik,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, dr Hamsu juga menyinggung soal munculnya narasi yang menganggap remeh virus corona ini atau bahkan ada yang tidak mempercayai Covid-19 ini. Baginya, ini merupakan narasi yang naif karena Covid-19 sudah menjadi pandemi yang sudah terjadi di semua belahan dunia dengan  12,2 juta kasus. Bahkan di negara semaju Amerika Serikat sekalipun jumlah Covid-nya sudah di angka 2,5 juta kasus dengan 100 ribu angka kematian.  

Sementara secara nasional, angka positif Covid-19 sudah mencapai 74 ribu dengan 3.535 angka kamatian per tanggal 11 Juli kemarin. “Jadi alangkah naifnya kalau kita tidak percaya dengan Covid ini,” katanya.

Selanjutnya jika ditinjau dari segi ibadah, kebijakan menutup Masjidil Haram dan Masjid Nabawi oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi selama beberapa bulan kata dr Hamsu mengindikasikan bahwa virus ini memang membahayakan.

“Kalaupun sekarang dibuka, itupun dengan menjaga jarak. Dari segi ilmiah kita buktikan, dari segi agama juga terbukti dari yang menjadi rujukan kita dalam beribadah,” terangnya.

Lalu kapan pandemi ini akan berakhir di NTB? Ia mengatakan, pihaknya sudah melakukan beberapa kali modeling yang disesuikan dengan kondisi yang sedang terjadi. Misalnya pada saat dilakukannya pembatasan penerbangan dan transportasi laut dari dan menuju NTB beberapa bulan lalu, pihaknya mengeluarkan hasil modeling yaitu puncak Covid-19 di NTB diprediksi akan terjadi akhir Juli ini dengan 2 ribuan kasus.

“Namun jika kita melihat kesadaran masyarakat seperti ini, bisa jadi puncaknya akan bergesar lagi dengan kasus yang lebih banyak lagi. Modeling itu sifatnya dinamis. Jika kita lakukan pemodelan sekarang mungkin akan naik lagi atau bisa mundur lagi puncaknya. Ini memang tergantung dari kesadaran masyarakat untuk mencegah atau menjalankan protokol kesehatan itu,” tutupnya. (red)