Kinerja Dipertanyakan, OKP Kasih Peringatan ke Wali Kota Mataram Soal Penanganan Covid-19 -->

Iklan 970x250px

Kinerja Dipertanyakan, OKP Kasih Peringatan ke Wali Kota Mataram Soal Penanganan Covid-19

Incinews.net
Jumat, 15 Mei 2020
Mataram, incinews.net: Kota Mataram sampai saat ini masih mempertahankan rekornya sebagai Kota yang paling banyak penderita positif covid-19nya di NTB. 

Data dari Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Kota Mataram per 14 Mei 2020: 137 penderita Covid-19 dengan rincian 88 dalam perawatan, 3 meninggal dan 46 dinyatakan sembuh.

Dengan kondisi fakta yang ada Bersama Ketua OKP HMI, KAMMI, PMII, GMNI dan KMHDI Cabang Mataram mengadakan Dialog terbuka penanganan Covid19 di kota mataram sebagai Ibu Kota di NTB masih mempertahkan sebagai Kota Zona merah di NTB.

Dari hasil dialog tersebut, penanganan Covid-19, Cipayung Plus Beri Peringatan ke Walikota Mataram.

Ketua Umum HMI Cabang Mataram Andi Kurniawan mengatakan, 
Pemerintah Kota Mataram dalam hal ini Tim Gugus Tugas Penanganan Covid 19 Mataram harus berani buat terobosan, konsisten dan kolaboratif dalam melakukan penanganan Covid 19.


Perlu ada cara-cara luar biasa karena Mataram menjadi daerah dengan pasien positif tertinggi di NTB, Konsisten atas kebijakan yang telah dikeluarkan, kolaboritif bersama semua elemen pemerintahan, pemuda dan tokoh masyarakat.

Karena 3 hal diatas yang tidak maksimal diterapakan menyebabkan tidak terjadi dampak signifikan bagi penanganan dan penekanan angka positif  di Mataram. Kita minta pemerintah perhatikan itu." sebut Andi, kamis (14/5/2020) malam.

Selain itu, terbukanya Potensi Abuse of Power (penyalahgunaan Kewenangan) dalam hal ini Mark up anggaran Penanganan Covid-19 di Kota Mataram.


"Tidak adanya transparansi terhadap peket Anggaran, belum lagi apakah paket itu di ambil dari produk UMKM atau dari luar," sebut Ketua GMNI Kota Mataram Mukmin.

Ia meminta Wali Kota Matatam Ahyar Abduh harus serius menangani wabah virus Corona (Covid-19). " Saya inginkan sebagai ibu Kota di NTB dapat dijadikan Kota mataram sebagai percontohan penanggulangan Covid-19 di NTB," terangnya.

Dikatakan ia, Pemkot Mataram masih mengabaikan persoalan keterbukaan informasi publik dalam penanganan covid-19 khususnya soal penggunaan anggaran, "data penerima bansos dan item-item barang per paket dalam sembako JPS Mataram masih bermasalah sampai ngasar ke pemilik hotel,' terangnya.

Di sisi lain, Ketua KMHDI Mataram, I Ketut Suriadi Yasa mengatakan, Pemerintah Kota mataram tidak tegas, awalnya memperketat jalur pintu masuk, dengan melakukan pengecekan suhu badan bagi masyarakat yang keluar masuk di Kota Mataram. "tapi itu hanya berlaku beberapa hari saja, belum lagi ada oknum DPRD Kota Mataram HT yang bebas berpergian bahkan sampai Lolos ke Bali" sesalnya.

"Jadi, menurut saya untuk memutus mata rantai penyebaran ini (corona,red) pak wali harus tegas,  bangun posko setiap Pintu masuk perbatasan, kalo pun ada tapi tak belaku saat ini. Harus ada posko bersama di daerah perbatasan, "ungkapnya 

Menurut ia, ini didirikan untuk memperketat arus masuk dan keluar orang di Mataram.

"Jadi, di sana tim gugus tugas kedua daerah sama-sama bekerja mengawasi. Kita juga sepakat angkutan barang tidak diganggu," ujarnya. 

Pemkot Mataram juga, Menurut Ketua KAMMI Mataram Arif Rahman, sampai saat ini tidak punya keinginan untuk mengkonsolidasikan dan melibatkan unsur kepemudaan dalam merumuskan kebijakan penanganan covid-19. 

"Banyak Buruh Karyawan di PHK dan di rumahkan namun Pemkot masih abai menangani persolan tersebut," sebut Arif.

Di tambahkan, tidak adanya Insentif terhadap tenaga kesehatan dan Kepala Lingkungan yang sampai saat ini berjuang di garis depan dalam penanganan covid-19. "Wali Kota Mataram seharusnya dalam mengeluarkan kebijakan itu di Akhir masa jabatannya harus lebih pro dan serius perhatikan rakyatnya dan jajaran dibawah, bukan sebaliknya," kesalnya.

"Apalagi Anggaran Co-Vid 19 di Mataram khususnya Bansos JPS Mataram cukup fantastis sampai di angka 64 Miliar padahal yang menerima hanya 22.442 KK", ungkap ketua KAMMI Mataram.

"Seharusnya kalo anggarannya segitu yang menerima tidak masuk akal kalo hanya 22 ribuan KK, harusnya lebih dari itu, Belum lagi Anggaran Distribusi yang memakan anggaran sampai 1,2 Miliar. Saya ingin tanya Mataram ini berapa luas si ? Sehingga biaya distribusi nya sampai membengkak, luas Mataram hanya 61,30 km2," tambahnya.

Sementara Ketua Umum PC PMII Mataram menegaskan, Mataram adalah ibu Kota Provinsi NTB, bagimanapun  NTB ibu Kota nya adalah mataram, mataram sebagai cerminan. Sehingga Kata herman Jayadi Kebijakan yang di keluarkan Wali Kota Mataram tidak berjalan maksimal dengan melihat Kondisi saat ini di lapangan. " Kami pertanyakan sikap dan keseriusan Wali Kota Mataram di Bawah Kepemimpinan Ahyar Abduh dan Mohan dalam penanganan Covid-19," cetusnya.

Di sebutkan, Herman Jayadi Cipayung Plus dalam waktu dekat akan melakukan audiensi kepada DPRD Kota Mataram untuk memperjelas dan mempertanyakan segala kerancuan dan kekacauan penanganan covid-19 di Kota Mataram. " Segera Mungki kami akan bersurat dan Waktunya belum kita pastikan, tapi yang jelas dalam waktu Dekat,"tutupnya.

Ikut dalam diskusi daring tersebut yakni Ketua Umum HMI Cabang Mataram
(Andi Kurniawan), Ketua Umum KAMMI Cabang Mataram (Arif Rahman), Ketua Umum PMII Cabang Mataram (Herman Jayadi), Ketua Umum GMNI Cabang Mataram (Bung Al-Mukmin) dan Ketua Umum KMHDI Cabang Mataram (I Ketut Suriadi Yasa) dan PMKRI dan GMKI Cabang Mataram akan segera bergabung dalam Audiensi bersama DPRD Kota Mataram dalam waktu dekat. (red)