Soal Corona, Anggota DPRD NTB: Gubernur di Nilai Mengambil Kebijakan tepat

Iklan 970x250px

Soal Corona, Anggota DPRD NTB: Gubernur di Nilai Mengambil Kebijakan tepat

Monday, April 20, 2020

Foto: Ketua Komisi III DPRD NTB Sambirang Ahmadi. (ist/O'im)

Mataram, incinews: Belum lama ini, Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah telah meluncurkan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang. Melalui JPS Gemilang, Pemerintah Provinsi NTB juga bermaksud membantu dan meringankan beban masyarakat terdampak sosial ekonomi akibat COVID-19. 

Langkah dan kebijakan Pemprov NTB itu, terus menuai respon positif dari berbagai kalangan. Kali ini, datang dari Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Provinsi NTB yaitu Sambirang Ahmadi. 

Anggota DPRD NTB jebolan Dapil V Sumbawa-KSB itu menilai, bahwa kebijakan pemerintah yang memilih produk IKM/UMKM lokal sebagai menu paket JPS gemilang itu sudah sangat tepat. 

"Artinya pemerintah konsisten dengan kerangka RPJM yang sudah ditetapkan. Dimana salah satu misinya adalah, meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat (NTB Sejahtera dan Mandiri)," kata Ketua Komisi III DPRD NTB tersebut, Ahad (19/4) di Mataram. 

"Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi diharapkan bertumpu pada industrialisasi. Ini bisa dimulai dengan mengupgrade industri skala kecil," imbuh pria yang kerap disapa Ustadz Sambirang ini.

Menurut dia, kondisi saat ini justru menjadi momentum bagus. Dimana pemerintah dibutuhkan keberpihakannya secara nyata. 

Terutama terhadap IKM/UMKM yang sudah cukup banyak tumbuh di NTB. Yaitu dengan memberi kesempatan kepada mereka meningkatkan kapasitas produksinya. 

Dengan demikian, masih kata Sambirang, para IKM/UMKM NTB mendapatkan pembelajaran yang berharga. 

"Harapannya kedepan mereka bisa menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah dan menghasilkan nilai tambah," tutur mantan anggota DPRD Sumbawa ini. 

"Kadang-kadang perlu juga masyarakat dipaksa menghargai produk dalam daerahnya sendiri. Biar tidak terus menerus tergantung pada produk luar daerah," tambah Sambirang. 

Dengan kebijakan seperti ini lebih lanjut dikatakannya, pemerintah justru bisa membangkitkan optimisme para pengusaha IKM. 

"Bayangkan betapa senangnya para pengusaha abon, minyak goreng kelapa, minyak kayu putih, teh kelor dan lainnya jika produk mereka dihargai pemerintah dan dikonsumsi masyarakat secara masal," katanya. 

"Tantangan pemerintah saat ini menurut saya hanya satu, yaitu bagaimana memastikan stok yang dibutuhkan untuk pelayanan JPS Gemilang dalam beberapa bulan kedepan bisa di cover semuanya oleh IKM lokal kita di NTB," tutup Sambirang Ahmadi. (red/hms)