Pengurus Hanura Bima Melawan, Ketua DPD NTB: Hajar, Bila Perlu Saya Pecat -->

Iklan 970x250px

Pengurus Hanura Bima Melawan, Ketua DPD NTB: Hajar, Bila Perlu Saya Pecat

Incinews.net
Rabu, 19 Februari 2020
Foto: Wakil Ketua I Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keangotaan (OKK) DPC Hanura Kabupaten Bima dan Ketua DPD Hanura NTB. (O'im) 

Mataram, incinews.net: Wakil Ketua I Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keangotaan (OKK) angkat Bicara, perihal, Pernyataan Ketua DPD Hanura NTB Syamsu Rijal, SH yang mencabut rekomendasi DPC kepada IDP. Menurutnya, bukan saja cacat logika tapi juga hoax yang menjadi racun wacana publik media maistrem. 

Kata Abdul Heris, Otoritas rekomendasi politik mengusung nama Calon Kepala Daerah dalam Pilkada Kabupaten maupun Kota adalah domain DPC. Posisi DPC Hanura sudah tepat secara politik dan manajemen hirarki partai merekomendasikan nama IDP. 

"Ketua DPD Hanura tidak punya otoritas mengintervensi apalagi membatalkan rekomendasi DPC. Posisi DPD Hanura NTB hanya mensupervisi dan memonitoring lalu lintas aktivitas DPC guna menjamin keberlangsungan mekanisme politik yang sehat dalam partai," ungkap Abdul Heris selaku Wakil Ketua I Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keangotaan (OKK) DPC Hanura Kabupaten Bima, rabu (19/2/2020).

Sebelumnya, Ketua DPD Hanura NTB mengklaim Herman Edison sebagai kader Hanura, kata Heris, Suatu bentuk klaim yang sangat memalukan dan karena itu Herman Edison bukan kader partai Hanura. Manuver politik ketua DPD Hanura yang mengekspos pencabutan rekomendasi DPC Hanura yang mengusung IDP adalah taktik lain menggertak IDP agar mengeluarkan dana. 

"IDP jauh lebih sehat dan cerdas menolak dijadikan sebagai lumbung pemerasan atas nama Pilkada," tegas pria yang akrab disapa Heris Ompu Kapa.a.

Sementaramenurut Heris Ompu Kapa.a, Ketua DPD Hanura NTB dengan melibatkan nama Herman Edison sebagai peran pengganti dagelan Ketua DPD Haruna adalah manuver lain untuk menarik dana dengan pintu yang bercabang. "Trik politik seperti ini sudah usang dan ketinggalan zaman."katanya.

Ia menganggap, penggembosan atas pencalonan IDP oleh DPD Haruna NTB adalah sebuah isyarat dan indikasi kuat melibatkan orang yang berkuasa selevel Gubernur. Mereka merancang agenda demikian lama hendak menyelundupkan calon Wakil berpasangan dengan IDP.

"Mereka gagal berpasangan dgn IDP lalu membuat letusan politik yang seolah berbahaya bagi IDP, padahal mereka sedang membakar tubuhnya sendiri dengan korek api dari tangan mereka sendir,"imbuhnya.

Soal konstribusi IDP terhadap partai Hanura, kata heris, semakin memperjelas kebutaan Karena ketua DPD orang baru di Hanura. "IDP tidak dalam posisi memenuhi hasrat pribadi orang tetapi terlibat aktif memberikan kontribusi ril terhadap partai Hanura,"tutupny.

Sementara, Ketua DPD Hanura NTB, Syamsu Rijal kepada media ini via telfon, mengapresiasi keberanian Abdul Heris sebagai kader Hanura, namun keberanian itu harus sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di partai. Bahkan, pihaknya menegaskan bahwa pernyataan ancaman somasi terhadap dirinya tersebut tidak ada dalam aturan main partai. “Coba tanyakan ke yang bersangkutan ada ngak aturan soal somasi di partai Hanura. Kan gak ada,” sebut ia.

Bahkan dirinya akan ambil sikap tegas bila perlu memecat setiap kader yang tidak loyal dan taat terhadap aturan partai. “Coba dikasih teguran ketua DPC Bima, ini bukan soal perorangan, ini kita bicara soal partai. Legalitas partai. kita mengamankan Keputusan DPC partai. mungkin dia atas nama pribadi atau kepentingan pribadi, Kalo gak ikuti taat terhadap partai kita hajar aja itu. Dan Bagi yang melawan akan dilakukan pemecatan kepada setiap kader yang tidak taat terhadap partai," tegas Syamsu Rijal, SH.

Seharusnya, dengan adanya koalisi yang udah kita bentuk, pengurus harus dukung bukan malah sebaliknya." kita gak mau ketergantungan, padahal ada keder yang bagus dan punyak potensi untuk kita dorong, terus masalahnya apa, kalo gitu caranya kan mungkin saja itu soal pribadi,"cetusnya.

"Saya tegaskan jika ada kader yang melawan saya akan cabut KTA setiap kader yang tidak loyal terhadap keputusan partai,”pungkasnya. (inc)