Dompu, Incinews,Net- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Dapil VI (enam) Daerah Pemilihan Kabupaten Dompu, Bima dan Kota Bima, Akhdiansyah melaksanakan reses Perdana, dengan menyambangin masyarakat kampung nelayan, Desa Soro Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu.
Kehadiran Anggota DPRD dari Fraksi Partai kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut disambut antusias sama warga masyarakat Pesisir Dompu.
Dijelaskan Akhdiansyah S.Hi., bahwa tujuan dari reses ini adalah untuk menjaring aspirasi dari masyarakat didapil VI khususnya di Daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.
"Hari ini saya melakukan reses di dapil saya guna untuk menjaring aspirasi dari masyarakat, sehingga apa yang mereka usulkan dan apa yang perlu saya perjuangkan untuk pembangunan, khusunya di dapil saya," katanya, Selasa (5/11/2019) kepada media incinews.net.
Dalam kesempatan tersebut, mantan aktivis kemanusiaan ini, didepan masyarakat nelayan berjanji akan memperjuangkan Kesejahteraan nelayan selama lima tahun mendatang sebagai Anggota DPRD NTB.
“Reses perdana ini dilaksanakan ketemu langsung dengan masyarakat pesisir nelayan kempo di dompu",sebut Ardiansyah, pria yang akrab disapa Guru To’i.
Sambung ia, kenapa harus Masyakarat nelayan ? Menurut Akhdiansyah, karena selama ini Masyakarat nelayan termasuk kelompok masyarakat pinggiran, seringkali kurang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
"Masyarakat nelayan juga tidak jarang menjadi salah satu kantung kemiskinan. Untuk itulah melalui fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan, siap mengawal kebijakan yang pro rakyat kecil, salah satunya masyarakat nelayan,"katanya.
Kampung nelayan juga menjadi pilihan melakukan reses perdana, karena Dompu termasuk daerah dikelilingi lautan, sehingga sangat wajar kemudian menjadi salah satu sektor diperjuangkan, apalagi Indonesia termasuk negara maritim.
“Dalam mewujudkan hal tersebut, sebagai Sekwil PKB NTB akan mengupayakan berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Kota, khususnya Anggota DPRD Kabupaten dari PKB kabupaten termasuk dengan Pemda,"sebutnya.
DPRD NTB juga sudah membahas Peraturan Daerah (Perda) pelarangan menggunakan Bom ikan demi menjaga kelestarian berbagai isi dan biota laut, serta tidak merusak habitat lain di laut termasuk terumbu karang. Plarangan ini terkait dengan penggunaan bom dalam skala besar.
DPRD juga akan menjalankan fungsi Kontrol terhadap kerja pemerintah, jadi ketika ada keluhan, masyarakat bisa mengkomunikasikan dengan DPRD, jika ditemukan hal yang tidak berkenan dengan implementasi program.
Dalam kesempatan tersebut, Akhdiansyah juga menyampaikan terima kasih atas amanat yang telah diberikan masyarakat, hingga bisa terpilih sebagai Anggota DPRD NTB
“Mohon juga agar bisa difahami, bahwa saya tidak bisa setiap saat bersilaturahim karena terbentur tugas sebagai anggota DPRD, tapi komunikasi dan koordinasi akan tetap berjalan dengan baik” tutupnya.
Syaiful, salah satu warga berharap agar aspirasi berjalan dengan baik. Selain dana aspirasi mungkin juga bisa di upayakan dari Kementerian dan pemerintah pusat, berupa bantuan alat tangkap ikan bagi nelayan, berupa rumpun tradisional.
Khaerun, warga lain mengaku senang bisa dikunjungi Anggota DPRD NTB, mengingat anggota DPRD Kabupaten sendiri yang terpilih pada pileg 2019, belum ada satupun yang turun menyambangi masyarakat nelayan.
Selain masalah kebutuhan peralatan menangkap ikan, aspirasi lain yang diajukan warga Antara lain perbaikan jalan dan jembatan yang rusak, bantuan pembangunan tempat ibadah, pengaduan traktor untuk kelompok tani, pembuatan sumur bor untuk kebutuhan Rumah tangga dan irigasi Pertanian. (Inc)
