Kota Salah Urus -->

Iklan 970x250px

Kota Salah Urus

Jumat, 06 September 2019

Oleh: Johan

Kepemimpinan H. M LUTFI sebagai posisi walikota Bima selama proses setahun berjalan  tidak ada yang berani memberikan nasihat dan masukan yang konstruktif membangun sesuai TAGLINE perubahan kota Bima  menjadi betul-betul tegap dan kuat menjadi kota berdaya saing yang justru nampak menjadi kota warna kerbau dan sapi yang makan sampah dan bau kotoran  di pasar ama hami.

Kebanyakan orang di Sekeliling H. M. LUTFI hanya memberikan pujian berdasarkan kepentingan pribadi dan perutnya, tidak berani memberikan koreksi langsung dengan visi dan niat membangun. Namun hasil rotasi mutasi birokrasi yang di tempatkan birokrasi gado-gado tidak paham, otak dengkul, nggak punya ideologi, nggak punya pikiran, semau gue konsep sendiri tidak sesuai dengan visi politik dan  konsep awal sebagaimana pengadaan proyek konstruksi pembangunan puskesmas paruga (DAK) dengan nilai HPS 9. 250. 778. 207. 32.

Penawaran 9. 175.303.076. 36. Penawaran terekoreksi. 9. 175. 303,076. 76. Hasil negosiasi. 9.155. 303. 000. 00 yang di menangkan oleh PT. Putra lintas raya milik baba ngen alias Mulyono. Pertanyaannya berapa peserta yang masuk mengikuti teander  pembangunan puskesmas paruga dengan dugaan kuat menerima fee untuk pribadi saudari Hj. Elly alwainy alwainy istri Walikota Bima senilai 900 juta berarti 10 % dari nilai projeck kepada baba ngen  atas keterlibatan kepala dinas kesehatan Drs H Azhari MSi, yang mempertemukan antara baba ngen dan HML agar menguatkan upaya memenangkan teander proyek konstruksi tersebut sehingga terjadi dan proyek sudah berjalan belum maksimal waktu yang ditentukan harus di kawal oleh publik.

Problemnya didalam penawaran yang di menangkan oleh PT Putra lintas raya ini ada yang tidak sehat dan logis, bisa jadi karena tidak mungkin projek senilai miliaran dan terbuka untuk se indonesia hanya satu penawaran saja sehingga yang di cantumkan. ini Cara-cara yang tidak sehat di saat kepemerintahan rezim H. M. Lutfi.

Untuk itu mengingat janji-janji saudara walikota Bima HML, Pada waktu  kampanye politik agar mereviuw kembali yang pernah disampaikan ke rakyat dengan segera menggantikan posisi kepala dinas kesehatan Drs H Azhari MSi dan DINAS PU M. AMIN, S. Sos. Pertanyaannya apa keistimewaan dinas Kesehatan Drs H. Azhari MSi dan dinas PU M. Amin , S. Sos dimata istri Walikota Bima Hj. elly alwainy? Jika janji-janji tersebut tidak bisa dipenuhi oleh HML  dapat dikategorikan sebagai Kebohongan publik. Apabila pejabat negara menjanjikan sesuatu dan tidak dipenuhi kepada rakyatnya bisa masuk dalam pasal kebohongan publik.

Scandal pungutan dan korupsi sangat membahayakan keharmonisan sosial harus dilawan dengan gerakan pro pemberantasan korupsi dengan sistem audit keuangan yang profesionalitas dan berintegritas bukan malah menimbulkan kegaduhan dan pembangkangan seolah menjadi posisi pemerintah semau gue kaya pimpinan preman pasar. Kekuasaan  pembohong sengit memeras rakyat menindak rakyat dan menghisap darah rakyat. Bukan punya keinginan dan visi politik penegakan keadilan dan amar ma'ruf nahi mungkar.

Hanya menambah beban terkait scandal pungutan oknum taem terbukti dan meyakinkan melalui kwitansi yang menghebohkan seantaro atas perintah yang diduga kuat orang kepercaya penuh dari Istri Walikota Bima Hj. Elly Alwainy, Kemudian  H Muhammad Lutfi SE  membantah informasi yang menyebut bahwa tidak ada uang mahar ataupun tarif saat mutasi dan recruitmen honorer di Lingkungan Pemerintah Kota Bima.

Jika H. Muhammad Lutfi SE benar-benar bersih, jujur dan membangun kerangka konseptual good governance sebagaimana TAGLINE perubahan & visi politiknya maka oknum yang menanda tangani kwitansi itu harus di laporkan kepada pihak yang berwajib oleh saudara H. M. LUTFI sebagai posisi pihak pelapor bukan malah klasifikasi bodong mengelak diri seolah bersih dari jeratan atas unsur penipuan.

Suksesnya sebuah daerah menjadi daerah maju tampa maling dan korup, sangat dipengaruhi oleh faktor posisi birokrasi di seluruh SKPD agar memberikan kontribusi yang signifikan untuk menciptakan lembaga yang modern. Sekaligus menjadi cerminan atau bahkan teknik untuk membentuk birokrat- birokrat yang handal.