insan cita (inciNews.net) Mataram: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH menyampaikan sudah menetapkan jadwal penyerahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni Tahun Anggaran (TA) 2023 oleh pemerintah Provinsi NTB.
“Jadwalnya sudah kita tentukan tanggal 31 Oktober 2022 untuk rapat paripurna penyerahan KUA PPAS tahun anggaran 2023. Dan insha Allah, jadwal tersebut tidak akan mengalami perubahan,” kata Mantan Dosen Fakultas Hukum Unram ini, saat menggelar pertemuan dengan sejumlah wartawan Rabu (12/10/2022) diruang Kerja wakil ketua II DPRD NTB.
Politisi Golkar ini berharap pada pembahasan APBD 2023 nanti dapat berjalan lancar dan masyarakat NTB tambah makmur karena berakhirnya jabatan Gubernur NTB Zulkieflimansyah
Isvie berharap, semoga semua yang menjadi visi-misinya bisa terlaksana dengan baik dan terpenuhi diakhir tahun kepemimpinannya.
Pihaknya juga mengungkapkan dengan melihat kondisi keuangan Pemerintah Provinsi dimana tahun 2022 ini meninggalkan beban utang untuk tahun 2023, dampak terhadap kondisi fiskal kedepannya cukup memberatkan.
Akan tetapi di tahun berakhirnya pemerintahan ini, kita semua berharap Zul-Rohmi tidak lagi meninggalkan beban utang untuk tahun berikutnya.
"Itu harapan kami, sehingga di tahun depan betul-betul diatur dengan baik dan tidak ada lagi biaya-biaya atau program-program yang tidak bisa dilaksanakan dan menjadi terutang ditahun berikutnya. Jadi semuanya harus selesai,"ujarnya.
Isvie juga mengusulkan, agar tidak ada lagi beban utang ditahun berikutnya, Ketua DPRD dua periode ini berharap agar Pemerintahan Zul-Rohmi dapat mengurangi untuk membuat program dan memperbanyak membayar utang.
"Kewajiban-kewajiban itu harus dipenuhi dulu baru memikirkan program,’ pungkasnya.
