Warga Parado Harap Program Bima RAMAH Jilid II Berkeadilan -->

Iklan 970x250px

Warga Parado Harap Program Bima RAMAH Jilid II Berkeadilan

Minggu, 13 Desember 2020
Foto: Salah satu warga asal Parado Taufiqurrahman,SH. 

MEDia insan cita, Bima: Dengan kembali terpilihnya Hj. Indah Dhamayanti Putri,SE dan Drs, Dahlan M. Noor, sebagai Bupati dan Wakil Bupati untuk masa jabatan 5 tahun kedepannya, sebagai warga kabupaten bima, sudah pasti menitipkan banyak harapan tentang distribusi pembangunan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat.

Salah seorang Warga Desa Kuta Kecamatan Parado, Taufiqurrahman,SH. berharap Pemerintah kedepannya bisa lebih baik lagi dalam menata sistem pemerintah sehingga Bima RAMAH Jilid II dapat terwujud dengan baik, tanpa harus melupakan tunggakan program di periode pertama.

“Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat kabupaten bima, pemerintah harus menerapkan distribusi  pembangunan di segala lini yang berkeadilan, tanpa itu semua maka ketimpangan sosial, ekonomi dan politik akan terjadi”, ungkap pemuda yang berprofesi sebagai Pengacara ini. Minggu (13/12/2020).

Dijeskan pria yang akrab disapa Opick ini,  Kecamatan Parado sebagai daerah selatan kabupaten bima dengan jumlah penduduk kurang lebih 15 ribu jiwa, memiliki potensi Laut, Gunung dan persawahan, dimana sebagian besar penduduknya bekerja sebagai Petani/Pekebun, "maka pemerintah daerah sudah seharusnya memikirkan dan mendistribusikan kebutuhan masyarakat sesuai potensi masing-masing," sebutnya. 

Ia menilai, sejumlah aksi protes dari masyarakat dipicu karena pemerintah daerah dan Dewan perwakilan rakyat (DPR) tidak maksimal dalam menjalankan peranannya.

“Adanya aksi protes dari masyarakat karena pemerintah daerah dan dewan Perwakilan rakyat daerah tidak maksimal dalam membaca, kemudian mengeksekusi pembagunan yang berkeadilan”, kata pemilik akun Facebook ADV Opick Al-Paradewa ini.

Selain itu, Opick berharap, DPRD tidak melempar tanggung jawab kepada pemerintah semata, oleh karena anggaran di bahas dan disetujui bersama antara eksekutif dan legislatif.

"Lalu tugas lanjutan dari legislatif adalah mengawasi setiap pelaksanaan pembangunan daerah," tutupnya. (Red/Tfk)