KTI Prabarda Kritisi Reses DPRD Loteng Ditengah Pandemi Covid-19 -->

Iklan 970x250px

KTI Prabarda Kritisi Reses DPRD Loteng Ditengah Pandemi Covid-19

Rabu, 06 Mei 2020
Foto: Kusnadi Unying Ketua KTI Karang Taruna Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah. (O'im)

Lombok Tengah, incinews.net: Reses merupakan kegiatan anggota dewan diluar masa sidang atau dengan kata lain anggota DPR melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah (terutama daerah pemilihannya) untuk mencari masukan,kritikan dan saran kemudian itu dijadikan sebagai bekal melaksanakan tugas lebih lanjut.

Ditengah wabah bencana non alam yaitu dengan adanya Covid-19 angota DPRD kabupaten Lombok Tengah tetap melaksanakan kegiatan Resesnya. Hal yang dilakukakan anggota DPRD ini memicu pertnyaan sejumlah pihak salah satunya KTI Kecamatan Praya Barat Daya. 

Ketua KTI Karang Taruna Kecamatan Praya Barat Daya (Prabarda) Lombok Tengah menilai, Reses yang dilakukan Anggota DPRD kabupaten Loteng ditengah pandemi Covid-19 semestinya tidak dilakukan karena bertentangan sengan tata tertib.

"Tatib reses dewan sudah jelas melibatkan sekurang-kurangnya 80 orang namun karena dilarang mengumpulkan orang banyak ditengah pandemi Covid-19 reses dewan kali ini lebih memilih dengan cara door to door," kata Kusnadi Unying.

 Lebih lanjut dikatakan Aktifis PMII ini, Artinya melanggar tatib yang ada. Satu hal lagi yang harus diketahui oleh publik bahwa saat anggota dewan melaksanakan kegiatan reses harus memenuhi 3 unsur yaitu pembelian ATK,biaya makan-minun, dan sewa tempat. Ketiga unsur tersebut sudah ada anggarannya.

"Pertnyaannya sekarang dikemanakan anggaran tersebut? Karena seringkali fakta dilapangan saat anggota DPRD reses 3 unsur tsb tidak pernah nampak. Biaya sewa tempat itu sampai 3 jutaan, biaya makan minum katakanlah 25.000/nasi kotak kalikan 80 orang peserta itu sudah 2 juta belum Biaya pembelian ATK. Tradisi reses itu peserta hanya diberikan rokok,kopi selesai," tegas unying dengan nada tinggi.

Bukan hanya persoalan tatib reses yang disinggung oleh ketua KTI kecamatan prabarda disisi lain, mempersoalkan tentang anggaran reses anggota DPRD. Menurutnya sangat disayangkan anggaran yang begitu banyak semestinya anggaran tersebut dipetuntukan untuk menangani Covid-19. 

"Anggaran reses sangat banyak jumlahnya milyaran kalikan saja 50 dewan kali 40 juta bisa dibayangkan uang milyaran jika dialihkan untuk penangan covid-19 masyrakat loteng akan sejahtra secara ekonomi karena semua elemen masyarakat saat ini sangat membutuhkan bantuan sosial/ekonomi akibat wabah virus corona ini lebih-lenih ini bulan ramadhan,"paparnya.

"Lalu dikemanakan uang 40 juta yang didaptkan oleh masing-masing anggota dewan? Untuk itu  Saya bergarap kepada APH atau lembaga terkait segera usut tuntas anggaran reses anggota DPRD kab Loteng,"tegasnya. (red