Bima,Incinews.Net- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Bima, alokasikan Anggaran Miliaran rupiah untuk mengembalikan fungsi Hutan yang kritis di Bima.
Petinggi di Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) RI. Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua BNPB RI, didampingi Direktur Tanggap Darurat Rudy dan Rifaid selaku Direktur Rehab Rekon, tiba di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, Sabtu (21/12),
Ikut dalam rombongan Letjen Doni Monardo yaitu Komandan Korem (Danrem) 162/Wira Bhakti, Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos, SH, M.Han, Ketua BNPB Propinsi NTB dan beberapa pejabat lainnya, tiba sekitar Pukul 14:30 Wita, terbang dari BIL Lombok menggunakan pesawat NAM Air.
Rombongan dijemput Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri , SE, Wakil Bupati Bima H. Dahlan M Noer, Wali Kota Bima HM. Lutfi SE, Dandim 1608 Bima Letkol Inf Bambang Kurnia Eka Putra, Dandim 1614 Dompu Letkol Inf. Ali Cahyono, S.kom dan Muspida Kab Bima.
Tiba di Bandara, Doni beserta rombongan langsung ke wilayah sekitar Dam Pela Parado Kecamatan Parado untuk melakukan Penanaman Pohon dan Tatap Muka dengan Masyarakat di Kecamatan Monta dan Parado. Sebelum melakukan penanaman Bibit Pohon, rombongan terlebih dahulu berkeliling melihat kondisi hutan, yang sedikitnya 8 ribu hektar rusak parah.
Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE mengatakan penanaman pohon di Desa Parado Wane sebagai bukti awal keseriusan Pemerintah, mengembalikan kondisi hutan di wilayah Kabupaten Bima.
Dihadapan sejumlah warga yang hadir di acara tatap muka dan penghijauan, Ketua BNPB RI mengaku rumit setelah mendengar pengaduan, satu sama lain saling melempar. Mengurus lingkungan tidak bisa sendirian. Pemerintah Pusat, Kementerian Kehutanan tidak mungkin menyelesaikan kalau kesadaran masyarakat belum tumbuh.
Diberbagai kesempatan, BNPB mengajak semuanya, untuk meningkatkan kesadaran kolektif.‘’Karena, bencana urusan semua. Bencana urusan bersama. Kalau ini dibiarin nanti banjir lagi,’’ujar Doni.
Doni meminta, agar Danrem selaku Forkopimda Propinsi, bisa menyampaikan pada Gubernur, bahwa masalah Hutan menjadi bagian dari tanggung jawab Pemerintah Propinsi.
‘’Jadi Danrem sebagai Forkopoimda bisa memberikan masukan pada Gubernur. Saya akan kawal dan bantu,’’imbuhnya. Kondisi hutan seperti ini sangat menyedihkan, untuk memulihkan lagi butuh waktu sepuluh tahun.
Doni menyarankan Kepada Forkopimda, Pemkab Bima, Pemkot Bima, Pemkab Dompu dan Pemprov NTB, segera membentuk tim terpadu karena usaha bersama ini tidak cukup sampai disini.
Setelah tim terbentuk, BNPB akan mengundang Kementerian LHK dan Pertanian, untuk duduk bersama menyusun rencana jangka Pendek, Menengah dan Panjang demi penyelesaian hutan Parado.
Ia juga menyarankan agar tim terpadu dapat melibatkan Kepolisian, Penegakan Hukum, Ulama, Toma dan Toga. Karena merusak hutan akan menimbulkan kerusakan yang lain juga termasuk flora dan fauna. BNPB butuh waktu, untuk memformulasi masalah-masalah yang bukan saja di Bima, melainkan di tempat lain yang nasibnya sama.
‘’Harus ada semangat kolaborasi baru untuk menyelesaikannya. Kita harus segera menyelamatkan sisah hutan yang ada ini,’’imbuh Doni. Semua masyarakat harus terlibat dan belajar ekosistem yang cocok di daerah ini. Terutama untuk tanaman yang bisa berfungsi ekologis dan ekonomis. Hal itu bisa menambah penghasilan bagi masyarakat.
Sisa hutan ini harus dijaga, tidak ada lagi yang menebang pohon. Setelah ditanam harus dirawat, dijaga secara sama-sama. ‘’Silahkan tanam jagung, tapi di tempat yang rata, jangan di hutan. Pertanian jangan bagi-bagi bibit jagung lagi,’’tegas Jendral Doni, disambut tepuk tangan sejumlah hadirin. (Inc) Hum
