NTB Surplus Beras, Dewan Dorong Bulog Lakukan Ekspor

Foto: Anggota Komisi II DPRD NTB Akhdiansyah.

insan cita (InciNews) Mataram - Kualitas beras di NTB dinilai sudah bagus, dengan hadirnya infrastruktur penggilingan dan pengolahan gabah dan beras modern yaitu Modern Rice Milling Plant (MRMP). Selain itu produksinya pun berlimpah. 

Untuk mengoptimalkan penyerapan beras oleh Perum Bulog di dalam daerah dan menghindari penumpukan stok di dalam gudang-gudang bulog, Komisi II DPRD NTB berharap agar bulog bisa melakukan penjualan beras yang dihasilkan petani dengan cara ekspor ke negara-negara yang membutuhkan pangan. Terlebih Indonesia sudah swasembada beras dan tak lagi impor beras dalam beberapa tahun terakhir.

“Bulog ini kan “pengusaha” juga, silahkan jual beras itu misalnya ekspor, jangan diendapkan begitu, kan rugi. Kalau tak ada solusi kan bisa rusak, sayang kan,” kata Anggota Komisi II DPRD NTB Akhdiansyah Selasa (26/07/2022). 

Selain opsi ekspor, Perum Bulog NTB juga bisa mengoptimalkan beras ke sejumlah daerah yang selama ini tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. NTB sebagai daerah yang surplus beras sudah terbiasa menjual beras ke luar daerah, sehingga penuhnya gudang-gudang Bulog ini harus diimbangi dengan kreativitas mencari pasar. 

“Kalau beras lama mengendap, nanti nilainya bisa berkurang. Sehingga Bulog kita sarankan cari pasar di luar,” ujar politisi PKB ini. 

Yongki, sapaan akrabnya menilai, sejumlah potensi kerugian yang bisa terjadi jika pasar Bulog kurang lancar. Salah satunya, Bulog sendiri sebagai lembaga stabilisator pangan akan rugi serta petani yang menghasilkan padi tak lancar serapannya lantaran gudang Bulog yang penuh.

Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB, akan klarifikasi Divre Bulog, Dinas Perdagangan dan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat kaitan sebanyak 116 ribu ton beras mengendap di gudang Bulog, terancam rusak, nilainya mencapai Rp 926 Miliar.

Anggota Komisi II Bidang Perekonomian DPRD NTB, mengatakan, klarifikasi terhadap Divre Bulog, Dinas Perdagangan dan Dinas Sosial kaitan mencari solusi akan banyaknya stok beras tersebut.

“Kalau memang tidak bisa terjual di NTB, kenapa tidak di ekspor aja. Pasalnya tidak ada pasar disini, kan kita tahu NTB surplus beras, hitungan ekonomi kan nggak bermakna. Kita Komisi II akan undang mereka untuk klarifikasi pada Kamis mendatang,” ungkap Yongki.

Pihaknya menegaskan, klarifikasi terhadap Dinas Perdagangan kaitan seperti apa pasar yang dilakukan Dinas terkait. Sedangkan Dinas Sosial, tentu kaitan dengan beberapa program pemerintah pusat seperti BPNT yang menyediakan beras, telur, minyak dan buah.

“Kenapa tidak program BPNT itu menyerap beras yang ada supaya tidak menumpuk di Bulog, dikembalikan lagi ke masyarakat, dari pada datangkan beras dari luar daerah,” tegasnya.

Menurut Yongki, jika beras terus mengendap di Bulog, tentu berdampak terhadap petani. “Siapa yang akan beli beras petani ketika panen. Terlebih Bulog sudah tidak lagi di suport dari APBN, karena diminta Mandiri,” ujarnya.

Yang jelas lanjut Yongki jangan sampai menumpuknya beras yang tidak produktif ini kemudian dapat merugikan Bulog yang berdampak ke petani. “Dari pada mengendap, di eksport aja,” tutupnya

Sebelumnya, pemerintah berencana untuk mengekspor 200.000 ton beras ke sejumlah negara sahabat dalam rangka mengatasi krisis pangan dan energi akibat perang Rusia-Ukraina. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa ekspor beras didorong oleh permintaan negara sahabat.