Media insan cita (inciNews.net) Mataram: Penempatan kepala sekolah yang memiliki kompetensi, kapabilitas, integritas, dan kejujuran berbasis sistem meritokrasi dinilai sebagai langkah krusial yang harus segera diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi NTB dibawah Kepemimpinan Iqbal-Dinda.
Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD NTB, H. Muhamad Aminurlah, saat memberikan keterangan kepada wartawan di Mataram, Kamis (8/5).
“Kalau kita mau kepala sekolah yang benar-benar profesional dan jujur, maka tidak ada jalan lain kecuali melalui seleksi terbuka. Itu satu-satunya cara,” tegas politisi PAN yang akrab disapa Haji Maman.
Ia mendesak Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal untuk segera membentuk Panitia Seleksi (Pansel) terbuka bagi calon kepala SMA, SMK, dan SLB. Menurutnya, langkah ini penting untuk melahirkan pemimpin-pemimpin pendidikan yang mampu mencetak generasi NTB yang unggul, makmur, dan mendunia.
“Kalau Gubernur serius dengan prinsip meritokrasi, buktikan. Bentuk Pansel terbuka dan hentikan praktik tertutup yang penuh dugaan titipan dan transaksi,” tantang mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima ini.
Maman juga menyoroti bahwa selama ini proses seleksi dilakukan secara tertutup dan kerap diwarnai isu tak sedap. Dugaan praktik transaksional dan politik balas budi dianggap menjadi penghambat utama peningkatan kualitas pendidikan di NTB.
“IPM kita stagnan karena dunia pendidikan dikendalikan seperti pasar gelap. Inilah saatnya ubah cara kerja. Harus transparan,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar pendidikan tidak dijadikan seperti bursa saham, tempat di mana jabatan diperdagangkan cepat, spekulatif, penuh kepentingan, dan tidak transparan.
“Yang punya koneksi atau berani bayar mahal bisa dapat posisi. Ini bukan investasi jabatan, ini soal mencerdaskan anak bangsa,” kecamnya.
Maman menambahkan, pembentukan Pansel terbuka harus melibatkan publik dan tokoh-tokoh pendidikan yang punya rekam jejak bersih, integritas tinggi, dan moralitas tak diragukan. Hal itu penting agar hasil seleksi benar-benar objektif dan bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum.
Sementara itu, Kepala BKD NTB, Tri Budi Prayitno, menanggapi usulan tersebut secara positif. Ia menyebut gagasan itu sebagai masukan konstruktif untuk mendorong perbaikan manajemen SDM melalui sistem meritokrasi.
“Ini usulan bagus. Kami di BKD pada dasarnya sedang menyiapkan perangkat-perangkat pendukung untuk menerapkannya. Kami bekerja sesuai koridor, dan hasilnya akan kami laporkan langsung,” ujar mantan Kadispora NTB ini kepada wartawan.
Namun demikian, ia mengaku pihaknya akan lebih dulu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan NTB guna memahami mekanisme yang selama ini berjalan. Langkah ini penting sebelum sistem meritokrasi benar-benar diterapkan untuk jabatan kepala sekolah.
“Mutasi kemarin adalah tahap pertama. Saat ini kita sedang mempersiapkan semuanya sesuai arahan Gubernur demi perbaikan tata kelola SDM aparatur berbasis meritokrasi,” jelasnya.
Tri Budi menegaskan bahwa sistem meritokrasi dalam penataan SDM mengandalkan tiga pilar utama: kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Prinsip keadilan, kewajaran, serta non-diskriminasi juga menjadi syarat mutlak.
“Itulah esensi meritokrasi: mencari sosok terbaik di bidangnya,” pungkasnya.
