Mataram,Incinews.Net-Proses percepatan penanganan pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa besar tahun lalu terus dikejar pemerintah provinsi Nusa Tenggara.
Sebagai salah satu program unggulan NTB Gemilang dalam misi NTB Mantap dan Tangguh menjadi prioritas setelah penguatan mitigasi bencana, dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah.
Penyaluran 1,5 triliun dana bantuan pemerintah pusat mengatasi pemulihan pasca gempa ini akan memasuki satu tahun. Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019 - 2023 pemerintah daerah mendorong rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana fisik yang rusak akibat bencana gempa bumi pada sektor permukiman, sosial dan ekonomi.
Secara umum rilis data progres pencapaian pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah rusak berat, rumah rusak sedang dan rumah rusak ringan tanggal 26 juni 2019, persentase sebaran pembangunan fisik rumah telah mencapai 47.371 rumah di seluruh kabupaten/ kota.
Persentase sebaran pembangunan fisik yang telah selesai terbanyak di kabupaten Lombok Barat dengan 36 persen. Rinciannya, total kerusakan rumah di Lobar sebanyak 72.222 rumah, 16.884 rumah telah selesai dibangun dan siap ditempati warga masyarakat.
Sedangkan jumlah total rumah rusak berat sebanyak 75.138, rusak sedang 33.373 dan rusak ringan 114.055 untuk seluruh NTB. Artinya dari 222.564 rumah, yang telah selesai dan sedang dalam proses pengerjaan berjumlah 119,768 rumah (53.78%). Ini berarti proses rehab/ rekon sudah mencapai 50 persen lebih.
Secara administrasi, pemerintah melalui Gubernur Dr Zulkieflimansyah telah pula memangkas prosedur pencairan dan administrasi laporan penggunaan dana bantuan gempa dari pemerintah pusat itu. Hal ini dilakukan untuk mempercepat digunakannya dana tersebut oleh masyarakat.
Melalui kelompok masyarakat, warga yang menjadi korban didata dan diberikan pilihan untuk menentukan sendiri rumah tahan gempa jenis apa yang akan dibangunnya. Total keseluruhan rumah yang sedang dalam pembangunan dan perencanaan berjumlah 106.047 rumah.
Kendala yang terjadi di lapangan sejauh ini telah diminimalisir dengan melakukan pendampingan oleh kurang lebih 7000 personil fasilitator yang terdiri dari relawan, TNI/ POlri dan dari pemerintah daerah sendiri.
Setelah kelengkapan administrasi dan rencana anggaran biaya (RAB), persetujuan BPBD dan Dinas Perkim dilanjutkan dengan pemeriksaan administrasi oleh Bank BRI sebelum pencairan. Beberapa kendala lain seperti aplikator pembangunan dibuatkan pakta integritas dengan melibatkan lembaga pengembangan jasa konstruksi.
Sementara itu rekapitulasi transfer dana bantuan ke masyarakat per tanggal 26 Juni dari data kabupaten kota dan Bank Rakyat Indonesia atau BRI sebagai bank penerima dana dimulai dari data verifikasi rumah rusak dari kabupaten kota dengan total keseluruhan 222,564. Dana transfer dari BNPB sejumlah 5,110,900 sudah ditransfer ke rekening kelompok masyarakat sejumlah 4,921,679 dengan rincian jumlah penerima dana tersebut sejumlah 174,573 Kepala Keluarga.
Sedangkan rekening yang telah terisi di masing masing kepala keluarga (KK) penerima dana bantuan sebanyak 154.514 KK. Masih ada sisa dana 189,221 di BPBD untuk 237 kelompok masyarakat yang telah terbentuk dan 10.654 KK yang rekeningnya belum terisi sesuai data verifikasi rumah rusak.
Beberapa temuan kendala di lapangan seperti anomaly data penerima data maupun penyelewengan atau korupsi dana bantuan di beberapa kabupaten/ kota telah mulai diusut dengan melibatkan kepolisian, jaksa dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengaudit penyaluran dan penggunaan dana bantuan. Kepala BPBD NTB, Ahsanul Khalik mengatakan upaya penelusuran dilakukan dengan membuat tim khusus untuk membantu termasuk dalam hal pengawasan.
Khalik menduga, salah satu penyebab progres dan persentase pembangunan rumah bantuan di Kabupaten Lombok Utara masih rendah adalah adanya permainan dan penyelewengan dana yang dilakukan oleh oknum Pokmas, aplikator dan fasilitator.
“Pembangunan RTG (Rumah Tahan Gempa) bukan terkendala teknis, tapi adanya dugaan permainan di lapangan dan itu sedang kita telusuri untuk ditindak tegas,” katanya. Dari capaian pembangunan fisik yang telah selesai sesuai rilis tanggal 26 Juni, kabupaten Lombok Utara terendah dalam persentase sebesar 6 persen.
Pemerintah provinsi NTB berkomitmen menyelesaikan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi korban gempa di seluruh daerah terdampak dengan terus memperkuat koordinasi antar stakeholder penanganan gempa NTB. Apalagi dengan bantuan pusat yang sedikit banyak mengurangi beban APBD untuk pembangunan infrastruktur sehingga alokasi anggaran dapat disalurkan ke daerah lain.
“Pulau Sumbawa secepatnya akan menikmati pemerataan infrastruktur. Anggaran 1 triliun untuk pembangunan infrastruktur jalan dan lainnya di Sumbawa sebagai upaya pemerataan pembangunan agar mendorong perekonomian’”, terang Gubernur Zul.(Inc)
