Mataram, Incinews.Net- – Pasca Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Provinsi NTB atur ulang strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu, lebih-lebih menghadapi pemilihan serentak 2020.
Diketahui bahwa partisipasi pemilih dalam pemilu 2019 di provinsi NTB terbilang cukup tinggi, yaitu 82,91% untuk Pilpres dan 82,75% untuk Pileg. Prosentase itu melampaui target nasional yang tertuang dalam RPJMN sebesar 77,5 persen.
Karenanya secara khusus KPU Provinsi NTB memberikan apresiasi yang tinggi ucapan terima kasih kepada pemerintah dan masyarakat provinsi NTB yang telah berpartisipasi dalam memberikan suaranya dan berpartisipasi dalam mensukseskan tahapan pemilu 2019.
Kendati tingkat partisipasi terbilang tinggi, namun tidak dapat dipungkiri ada daerah yang tingkat partisipasinya rendah lingkup Provinsi NTB. Hal ini perlu diidentifikasi faktor penyebabnya dan dicarikan solusi strategi yang lebih tepat lagi agar kedepan tingkat partisipasinya lebih meningkat lagi.
Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi Pemetaan Wilayah dan Analisa Daerah Partisipasi Terendah yang digelar oleh KPU Provinsi NTB, Jumat (12/10).
Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Sound mengatakan banyak faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat, salah satunya berkaitan dengan latar belakang pendidikan pemilih.
Sementara Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, Agus Hilman, mengatakan bahwa sebagai penyelenggara Pemilu, KPU Provinsi NTB dituntut untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, baik secara kuantitas maupun kualitas.
Ia juga menjelaskan tingkat partisipasi terendah di 10 kabupaten/kota di Provinsi NTB adalah Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kab. Sumbawa Barat dengan persentase partisipasi pemilih sebesar 60%. Sedangkan tingkat partisipasi tertinggi adalah Desa Ndano Nae, Kecamatan Donggo, Kab. Bima dengan persentase partisipasi pemilih sebesar 99,85%.
Disinggung pula tingkat partisipasi pemilih perempuan pada Pemilu 2019, dimana tingkat partisipasi pemilih perempuan terendah berada di Desa Talonang Baru, Kecamatan Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat dengan persentase sebesar 60%, sementara itu, tertinggi berada di Desa Ndano, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima.
Sementara itu, akademisi Universitas Islam Negeri Mataram, Dr. Kadri, menuturkan bahwa Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat disebabkan oleh 2 faktor dominan, yaitu faktor internal pemilih dan faktor eksternal pemilih.
Menurutnya, faktor internal pemilih antara lain terkait tingkat pemahaman, pengetahuan, latar belakang pendidikan pemilih itu sendiri. "Surat Suara yang memuat gambar terlalu banyak menyebabkan pemilih kebingungan dan hal ini sebagai salah satu penyumbang rendahnya tingkat partisipasi masyarakat", imbuhnya.
Tak hanya menyoroti soal tingkat partisipasi, pada rakor tersebut turut pula dibahas surat suara tidak sah, dimana di Desa Doridungga, Kecamatan Donggo, kab. Bima merupakan wilayah dengan pesentase surat suara tidak sah terendah. Sementara itu, daerah dengan persentase surat suara tidak sah tertinggi adalah Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kab. Lombok Barat dengan persentase surat suara tidak sah sebesar 15,37%.
Perwakilan Bakesbangpoldagri Provinsi NTB Lalu Abdul Wahid mengatakan perlu adanya peningkatan kesadaran politik masyarakat. "Sesuai amanat Undang-Undang, pendidikan politik kepada masyarakat merupakan tugas pemerintah dan partai politik,” tegasnya .(inc)
