Politisi Tanpa Isi Kepala -->

Iklan 970x250px

Politisi Tanpa Isi Kepala

Selasa, 10 September 2019
Oleh : Muhammad Isnaini

Saat jalan pulang, saya mampir makan bersama istri. Sesaat sembari menunggu pesanan saya mengeluarkan HP dan mengaktifkan paket data, disitulah pesan whatsapp dari 7 (tujuh) orang yang mengirim link berita. Saat saya buka, saya dikagetkan dengan bahasa seorang politisi yang menurut hemat saya sangat emosional dan kampungan (semacam tidak pernah duduk dibangku sekolah. Mungkin dia dukun, pikir saya) di alenia pertama dan secara otomatis saya langsung menghentikan membaca. Ah, ini tulisan tidak layak untuk dibaca (buat saya tulisan itu menarik, bisa diliat dari pilihan bahasa di alenia pertama) gumam saya dalam hati.

Tapi karena begitu nyampe rumah, ternyata banyak teman-teman yang menginginkan untuk saya tanggapi. Baiklah, tidak ada ruginya buat saya menanggapi walau sempat dalam hati, buat saya tulisan itu hanyalah tulisan sampah yang diksinya sangat tidak patut untuk dibicarakan oleh seorang politisi terlebih politisi dari partai pengusung kekuasaan. Lebih-lebih tulisan itu dikeluarkan untuk menjawab tulisan kritikan terhadap penguasa. Ini soal diksi yang digunakan bukan soal tanggapan atas tulisan. Dalam budaya intelektual, pemilihan diksi adalah cerminan isi kepala dari seseorang yang mengucapkan diksi tersebut. Jika diksinya baik maka bisa dipastikan orang tersebut memiliki isi kepala dan jika tidak maka bisa jadi dia tidak memiliki isi dalam batok kepalanya alias tong kosong nyari teriaknya.

Point tulisan saya sebelumnya yang diberi judul "Lutfi, Ibarat Gajah Yang Berubah Jadi Semut" diantaranya adalah "....Lebih baik Lutfi memeriksa isi kepala tim dan para loyalisnya yang melakukan counter opini di publik. Apakah mereka cukup memiliki argumentasi.? Apakah mereka cukup memiliki narasi.? Atau jangan-jangan mereka cukup gagap mengucapkan kata dalam merasional segala sesuatu atas tuduhan terhadap Lutfi termasuk tuduhan kegagalan Lutfi dalam menciptakan perubahan di Kota Bima. Pertengkaran yang terjadi antara pengkritik dan loyalis kekuasaan hanyalah pertengkaran narasi dan argumentasi maka penyelesaiannya adalah dengan argumentasi dan narasi pula. Itu pentingnya Lutfi menaikan digit pikiran Loyalisnya supaya memiliki narasi dan argumantasi....."

Tanggapan seorang politisi PKB yang bernama Ardiansyah terhadap tulisan saya tersebut memang sangat saya harapkan agar diskursus publik Kota Bima terisi oleh pertengkaran argumentasi antara kekuasaan dangan para pengkritiknya. Ini baik untuk demokrasi. Tapi tanggapan yang muncul tidak sebagaimana harapan saya melainkan hanya mengkonfirmasi tulisan saya sebelumnya (baca "Lutfi, Ibarat Gajah Yang Berubah Jadi Semut") yang menyuruh Lutfi untuk memeriksa isi kepala Loyalisnya.

Dulu, jika kita menyempatkan waktu untuk membuka lembaran sejarah perjalanan para penguasa di dunia ini, kita akan menemukan bahwa sebagian besar para penguasa tersebut memiliki orang-orang yang biasa disebut sebagai anjing penjaga. Tugas anjing penjaga membisiki penguasa demi secuil potongan daging sisa dan menggonggong terhadap orang-orang yang dirasa berpotensi mengancam kenyamanan penguasa. Kenyaman disini bisa diartikan kenyamanan atas kejahatan-kejahatan yang sedang dilakukan atau kejahatan yang sedang direncanakan. Jika ada potensi gangguan baik dari rakyat maupun dari lawan politik penguasa, maka rencana kejahatan ini bisa berjalan tidak mulus. Terkadang penguasanya benar berpikir tentang Rakyat, tapi anjing-anjingnya ini yang kadang tidak benar. Mereka selalu punya cara untuk menjauhkan penguasa (bosnya) dari rahmat Tuhan untuk kembali kejalan yang benar.

Cerita diatas, biasa terjadi waktu zaman yunani, romawi, bizantium, persia atau bahkan mungkin terjadi juga di kerajaan-kerajaan nusantara, tentang anjing-anjing penjaga penguasa. Soal anjing penjaga, Hersu Corner di media RMOL.ID pernah mengatakan Media itu merupakan Anjing Penjaga Demokrasi (baca : catatan akhir tahun Media Itu Anjing Penjaga, Bukan Pujangga Istana).

Cerita tentang anjing penguasa diatas bukan dalam rangka menuduh penguasa di Kota Bima memiliki anjing penjaga melainkan bertujuan mengingatkan para pembaca agar tidak alpa tentang sejarah para penguasa-penguasa terdahulu yang memiliki anjing penjaga untuk menjaga taman mewangi kekuasaannya.

Kembali ke soal kata Ardiansyah dalam tulisannya, kata demi kata yang dia ucapkan seperti anak sekolah dasar yang sedang mengumpat teman karena memecahkan balon ditangannya. Dia bicara data ilmiah (walau mulutnya bau sampah umpatan emosional alias sangat jauh dari ilmiah) padahal belum ada satupun lembaga kredibel dengan metode ilmiah yang sudah mengukur kinerja Walikota Bima dalam menciptakan Perubahan di Kota Bima. Data apa yang dia pake.? Data pengamatan dia sendiri.?

Apakah Ardiansyah sudah membaca tulisan saya.? Atau dia tidak paham tulisan saya yang sebelumnya yang meminta Lutfi menyodorkan ke Publik soal "Program Prioritas" dalam menghadirkan perubahan di Kota Bima. Itu yang seharusnya dijelaskan secara rinci ke publik. Kota Bima mau dibawa kemana.? Apa point besar Perubahan yang Lutfi susun sebagai kebijakan yang akan dilaksanakan. Bukan malah bicara saya bukan WARGA KOTA BIMA, PELUANG KEBOCORAN PAD, RT/RW 500 Ribu, Dana BPJS, PENATAAN LAWATA, RELOKASI RUMAH dan MASJID RAYA.

Saya ingin isi otak Ardiansyah secara pelan-pelan dengan menjawab tulisa huruf kapital di atas. Soal saya warga Kabupaten Bima, ruang perkawanan dan pengetahuan Ardiansyah ini nampak sangat terbatas. Semacam Ardiansyah katak dalam tempurung. Begitu sempit cara berpikir dia. Apakah Ardiansyah dirumahnya tidak memiliki Televisi untuk nonton berita atau HP untuk membaca informasi-informasi bahwa orang Indonesia banyak yang berbicara tentang Palestina. Orang Aceh berbicara lantang tentang Kondisi Papua atau sebaliknya. Benar-benar disini Ardiansyah sedang meludahi mukanya sendiri dengan keterbatasan pengetahuannya tentang bahwa bukan hanya warga Kota yang boleh berbicara Kota.

Peluang kebocoran PAD, Ardiansyah silakan baca berita agar tau seorang Wali Kota memerintahkan DPRD agar menegur Kepala Dinas (OPD) karena tidak mampu menaikan PAD. Ini memalukan. Ini menandakan seorang Wali Kota yang sangat tidak memahami Tugas dan fungsinya sebagai Wali Kota. Kepala Dinas (OPD) merupakan bawahan Wali Kota maka jika Wali Kota merasa kinerja Kepala Dinas (OPD) Lemah maka itu tugas Wali Kota Untuk menegur atau mengganti yang bersangkutan. Bukan malah melempar tanggung jawab itu ke DPRD untuk omelin bawahan dia yaitu Kepala Dinas (OPD). Ini lagi-lagi Wali Kota sedang mengkonfirmasi ke Publik atas ketidakpahaman dia memimpin pemerintahan dengan Sloga Perubahan. Soal ini, jika ayam saya bisa membaca dia pasti akan tertawa.

Nampaknya 2 (Dua) hal ini saja dulu saya jawab secara sederhana sebab jika saya jawab semua apa yang Ardiansyah sebut dalam tulisannya, saya takut terlalu dini menelanjangi Kekuasaan di Kota Bima.

Ardiansyah, sebagai politisi dan jika menjadi Anggota DPRD Kota Bima sebaiknya cicil pelan-pelan isi tempurung kepalanya dengan isi yang berbobot agar bisa memperjuangkan nasib dan amanah konstituennya. Yang perlu dihindari oleh Politisi adalah muncul ke publik dengan isi kepala kosong, itu sangat memalukan ketimbang menjadi gelandangan di lampu merah. Sebab nasib seluruh rakyat ini ada ditangan Politisi. Dan bagaimana mungkin nasib seluruh rakyat diperjuangkan oleh Politisi berkepala kosong. Semoga anda paham sampai di sini Ardiansyah.

Sebelum saya akhiri tulisan saya, Teguran KASN dan release KPK tentang Komitmen Pemkot Bima Cegah Korupsi Paling Rendah di NTB merupakan Aib bagi Kekuasaan di Kota Bima. Ardiansyah tau apa yang dikatakan oleh KPK tentang Pemerintahan Kota Bima.? "Pemkot Bima yang dipimpin HM Lutfi berada di zona merah. Kota Bima menempati urutan paling buncit dari tiga daerah yang masuk zona merah. Yakni Pemda Lombok Timur, Sumbawa dan Kota bima. Sementara daerah lain di NTB masuk dalam zona kuning upaya pencegahan korupsi. Ada delapan areal yang diintervensi dalam korsupgah, diantaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan satu pintu, kapabilitas aparat pengawasan interen pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset, dan tata kelola dana desa (baca : katada)