Lombok, Incinews.net- NTB dibawah kepemimpinan Gubernur Dr. H.Zulkiflimansyah dan Wakil Gubernur Dr.Hj.Siti Rohmi Djalilah saat ini, menjadi provinsi yang mengoperasikan PLTS terbesar di indonesia. Dibangun sejak tahun 2017, kini diawal bulan Juli 2019 Pembangkit listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebut sudah mulai beroperasi secara komersil. Artinya, mimpi untuk memanfaatkan "renewable energy" itu bukan hanya mimpi semata.
Gubernur NTB yang lebih akrab disapa Doktor Zul menyebut hadirnya investasi seperti proyek PLTS tersebut menunjukkan bahwa NTB ramah bagi investor. "Hadirnya investasi membuat lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan," tegasnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan saat meninjau tiga Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Nusa Tenggara Barat (NTB), beberapa waktu yang lalu menegaskan bahwa NTB kini menjadi provinsi yang mengoperasikan PLTS terbesar di indonesia.
Total kapasitas PLTS terpasang di NTB adalah 21 mega watt peak (MWp), PLTS ini telah beroperasi secara komersial sejak awal Juli 2019 lalu.
"Untuk sebuah sistem dengan sistem seperti Mataram kalau dibandingkan dengan total daya mampu yang ada, secara prosentase ini yang paling besar," kata Jonan.
Sistem Lombok memiliki daya mampu pasok sebesar 260,473 mw dengan beban puncak 233,188 mw dan cadangan daya sebesar 27,285 mw.Ketiga PLTS yang dikelola pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) ini adalah PLTS Pringgabaya berkapasitas 7 MWp, PLTS Selong berkapasitas 7 MWp dan PLTS Sengkol berkapasitas 7 MWp.
Ketiga PLTS ini mampu melistriki setara 19.605 rumah tangga pelanggan 900 VA. Selain meningkatkan kapasitas pembangkit dari sumber energi terbarukan, biaya pokok pembangkitan juga menghasilkan potensi penghematan mencapai Rp 1.002,84 per-kWh jika dibandingkan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).
Dengan ini, rasio elektrifikasi di NTB sudah mencapai 98,24%. Pemerintah juga memberikan bantuan listrik gratis bagi warga untuk golongan tarif 450 VA.
Lahan yang dimanfaatkan juga merupakan lahan non produktif sehingga tidak mengurangi lahan pertanian dan perhutanan atau hutan lindung. (Inc)
