 |
| Foto : Karo Humas dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal Kementan Kuntoro Boga Andri saat berdiskusi dengan Dinas Pertanian Provinsi NTB dan media dari Mataram di Gedung Kementan. |
|
INSAN CITA (inciNews.net) JAKARTA -
Sebelumnya, hingga akhir Juli 2023, BPBD NTB telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan. Penetapan ini menyusul delapan kabupaten/kota lain, yang telah berstatus serupa.
Secara keseluruhan bencana kekeringan telah terjadi di 9 kabupaten/kota, kecuali Kota Mataram. Bencana tersebut telah berdampak terhadap 169 ribu 331 kepala keluarga atau sekitar 591 ribu 793 jiwa.
Menyikapi hal itu, Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) melalui Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri mengungkapkan, bahwa Presiden Jokowi mengingatkan jajarannya untuk mewaspadai dampak El Nino mengingat pangan ini menjadi masalah bangsa dan negara
"Warning ini tidak berkonotasi negatif tapi bisa menjadi peringatan positif. Kita harus bersiap-siap menghadapi El Nino kalau tidak nanti bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ini menjadi warning positif. Jadi kita jangan menanggapinya dengan negatif karena dalam sejarah terlebih sektor pertanian bisa tetap berproduksi," ujarnya dalam diskusi bersama Forum Wartawan Parlemen di Kantor Kementan RI, Senin, (7/8/2023).
Andri menjelaskan, pihaknya menyiapkan berbagai upaya dan langkah yang bisa ditempuh dalam menghadapi El Nino. Upaya antisipasi dan adaptasi El Nino di sektor pertanian yakni melakukan identifikasi dan mapping lokasi terdampak kekeringan serta mengelompok menjadi daerah merah, kuning dan hijau termasuk percepatan tanam untuk mengejar sisa hujan.
Disamping itu juga peningkatan ketersediaan alsintan untuk percepatan tanam, peningkatan ketersediaan air dengan membangun dan memperbaiki embung, dam parit, sumur dalam, sumur resapan, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, serta pompanisasi, penyediaan benih tahan kekeringan dan OPT, program 1000 ha adaptasi dan mitigasi dampk El Nino, pengembangan pupuk organik terpusat dan mandiri serta dukungan pembiayaan KUR dan Asuransi Pertanian termasuk penyiapan Lumbung Pangan Sampai Tingkat Desa.
"Tren fenomena El-Nino Southern Oscillation (ENSO) dapat diamati dari hasil model probabilitas ENSO yang dihasilkan NOAA CPC yang dirilis April 2023, serta perbandingan hasil model-model dinamis prediksi suhu muka laut beberapa institusi. Mulai Agustus 2023, diprediksi El Nino menjadi dominan, dengan probabilitas 78-87%, diikuti dengan ENSO-netral dengan probabilitas dikisaran 13-20%," ungkapnya. Adapun rencana aksi Ditjen Tanaman Pangan dalam menghadapi El Nino yakni, gerakan kejar tanam (Gertam) 1.000 ha/kab meningkatkan IP dan provitas, berdasar mapping wilayah kekeringan, perluasan Areal Tanam (PAT) 100.000 ha padi bagi kabupaten potensial ditanam saat musim kering dengan saprodi, pompa dan sumur sebagai kompensasi terkena dan puso iklim ekstrim, wilayah pasang surut, rawa lebak, lahan kosong / nganggur dll, kab/kota agar segera CPCL.
"Selain itu ada pertanian presisi: skala ekonomi, polygon dashboard TIK, saprodi tepat, alsin hulu-hilir, drone, ramah lingkungan, efisiensi biaya input melalui pemanfaatan pupuk organik, hayati, pestisida nabati, elisitor biosaka, Plant Growth Promoting Rhizobacter (PGPR) dan lainnya. Budidaya padi hemat air, macak macak, gunakan benih tahan kekeringan dan OPT, bagi lokasi terdampak, delay dan mengkompensasi tanam di daerah lain. Bagi lokasi sulit air, bertanam pangan lokal, hilirisasi pangan, Kostraling naik kelas, gudang buffer stok pangan, kolaborasi, gugus tugas, brigade: antisipasi, adaptasi, mitigasi dan early warning system, pantau BMKG, monev dan pelaporan," pungkasnya.
Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD NTB Ir. Ahmadi mengatakan, saat puncak kemarau, akan ada kebutuhan air bersih yang cukup banyak bagi masyarakat terdampak. Namun, untuk menangani itu BPBD NTB tidak memiliki anggaran. Dengan tidak tersedianya anggaran distribusi air bersih, BPBD NTB telah mengajukan usulan kebutuhan tersebut ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar 13 miliar rupiah.
“Mengenai anggaran itu, itu usulan kita ke BNPB. InsyaAllah minggu depan ini kita berangkat ke BNPB untuk kepastiannya,” kata Kalak BPBD NTB Ir. Ahmadi, Rabu (2/8/2023) kemarin.
“Sebenarnya minggu ini hanya saja BNPB ada rakor di Jogja. Kita tunggu BNPB selesai rakor dan balik ke Jakarta baru kita ketemu langsung supaya kita tahu berapa anggaran yang diberikan ke kita untuk penanganan darurat beli air,” imbuhnya.
